12 Jul Mendorong Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Perubahan Iklim Responsif Gender
Abtrak
Respon pemerintah Indonesia terhadap berbagai kesepakatan UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) telah melahirkan kebijakan dan aksi, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Pada tingkat nasional, perkembangan kebijakan iklim meliputi kebijakan mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim. Kebijakan nasional diturunkan dalam beragam aksi (kebijakan ataupun program) daerah, baik mitigasi maupun adaptasi. Namun, belum semua daerah menurunkan kebijakan nasional dalam aksi daerah, salah satunya Kota Yogyakarta. Meskipun di lain pihak berbagai data telah menunjukkan dampak perubahan iklim di Kota Yogyakarta.
Pemerintah Kota Yogyakarta sudah membuat kebijakan dan program seperti bank sampah, kampung hijau, sungai bersih, pertanian kota, ruang terbuka hijau, bahkan kampung iklim. Hal ini dilakukan sebagai respons aksi atas persoalan keberlanjutan lingkungan, kebersihan, penanggulangan bencana, serta inventarisasi dan penyusunan profil emisi dan gas rumah kaca Yogyakarta yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta. Namun, aksi tersebut tidak secara khusus diletakkan pada kerangka merespons perubahan iklim dalam bentuk kebijakan daerah ataupun program daerah yang lebih konkret dan mempertimbangkan aspek gender.
Berangkat dari persoalan tersebut, Aksi! for gender, social and ecological justice dan Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta sejak 2018–2020 terlibat dalam proyek yang disebut Gender into Urban Climate Change Initiative (GUCCI), dalam mengkaji kebijakan dan aksi iklim di Kota Yogyakarta untuk melihat sejauh mana telah mengintegrasikan aspek gender dengan menggunakan metode Gender Assessment and Monitoring on Mitigation and Adaptation (GAMMA). Selain Yogyakarta, kajian kota responsif gender bersama GUCCI juga dilakukan di Jakarta, Makassar, dan Jember.
GAMMA menyorot pengembangan rekomendasi kebijakan yang responsif gender dengan mendorong keterlibatan perempuan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, peningkatan efektivitas, inklusi, maupun penerimaan kebijakan mitigasi dan adaptasi di pemerintah daerah. GAMMA terdiri dari pelaporan situasi terkini (status quo) dan tiga tahapan lainnya, yakni GAMMA 1, 2, dan 3. Langkah GAMMA 1 dilakukan untuk melihat sejauh mana persepsi pengambil keputusan terhadap aspek perencanaan dan kebijakan perubahan iklim, pendanaan, partisipasi, serta keterlibatan data dan informasi, termasuk kesadaran. Hasil GAMMA 1 ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta belum mempunyai kebijakan atau aturan dan aksi khusus perubahan iklim. Pada GAMMA 2 tim peneliti melakukan penyaringan terhadap kebijakan dan tindakan atau aksi, baik mitigasi
maupun adaptasi yang telah diidentifikasi sebelumnya untuk dianalisis dalam upaya melihat relevansinya pada perubahan iklim dan relevansi gender. GAMMA 3 mengkaji secara mendalam dampak gender dari salah satu aksi yang dikaji dalam GAMMA 2, yaitu kampung hijau. Hasil dari Status Quo dan GAMMA 1-3 diakhiri dengan rekomendasi kebijakan, kertas strategi, dan kertas konsep. Ringkasan eksekutif ini merangkum enam dokumen yang dihasilkan, mulai dari pelaporan situasi terkini (Status Quo), GAMMA 1-3, dokumen-dokumen rekomendasi, serta strategi di Kota Yogyakarta. Ringkasan ini juga menggambarkan proses, metodologi, hasil kajian, dan rekomendasi untuk kebijakan perubahan iklim responsif gender di Kota Yogyakarta, termasuk berbagai opsi rekomendasinya.
No Comments